Jumat, Mei 13, 2016

ORGANISASI OLAHRAGA DAN KEPENTINGAN POLITIK DI PROVINSI ACEH

ORGANISASI OLAHRAGA DAN KEPENTINGAN POLITIK
DI PROVINSI ACEH

Oleh :
Muharil. S.Pd

                                                                                                                                                                                   Olahraga dan Politik yang seharusnya dipisahkan,namun olahraga terbukti  telah sering dikaitkan dengan politik. Salah satu contoh fenomenal  terjadi ketika Jerman di bawah Hitler menjadi tuan rumah Olimpiade pada 1936. Hitler ingin menggunakan kesempatan tersebut sebagai bukti keunggulan ras Arya. Namun, bintang saat itu adalah wakilAmerika Serikat Jesse Owens yang berkulit hitam. Hitler kecewa dan meninggalkan stadion di Berlin tanpa memberikan ucapan selamat kepada Owens. Dan masih banyak cerita diseluruh belahan dunia tentang dunia olahraga dan politik, Aceh yang menjadi provinsi  pertama indonesia dimana tempat O km nya tanah republik  indonesia juga  tak luput keterkaitan politik dengan organisasi olahraga, baik itu intervensi dan mengambil manfaat secara  ekonomi, sosial, bahkan politik. yang berimbas kepada pengembangan dan prestasi cabang olahraga yang ada di provinsi Aceh.                                              

Di provinsi  Aceh jabatan ketua organisasi semua cabang  olahraga khusus nya cabang sepakbola menjadi rebutan oleh semua pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan, baik itu di level klub maupun asosiasi, ramai diperebutkan. Selain karena kecintaan terhadap sepak bola, muncul kecurigaan ambisi itu juga didasari oleh keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, bahkan politik. Semuanya dimungkinkan karena sepak bola telah berkembang menjadi wahana strategis dalam berinteraksi dengan massa. Salah satu pemicunya adalah kekuatan suporter. Mereka bisa menjadi pressure group saat jendela transfer pemain dibuka, tetapi juga mitra dalam penggalangan dana. Masih banyak peran lain suporter yang mungkin saja terkendali, mungkin juga tidak. Namun realita yang  terjadi di Aceh, organisasi olahraga sering di digunakan oleh pelaku politik untuk mendongkrak karir dan mendapat simpatik masyarakat, mereka sering menjanjikan janji manis kepada masyarakat  akan membangun dan mengembangkan olahraga jika terpilih dan tercapai misi  misi politik mereka, aka tetapi janji janji yang pernah di ucapkan tidak pernah direalisasikan setelah semua yang menjadi misi mereka tercapai.


                Olahraga sebagai upaya untuk menunjukkan kebesaran atas suatu pandangan, masih sering dilakukan sampai saat ini. Beberapa tim sepak bola profesional, secara eksplisit maupun implisit, berkembang dengan dilandasi oleh semangat tersebut. Kondisi demikian mengakibatkan suatu klub harus menerima stigma tertentu. Mungkin saja stigma itu tidak dikehendaki oleh pengurus klub. Tetapi, klub memang tak bisa dipisahkan dari suporternya. Suporter memberi  aksentuasi dalam pengembangan ekonomi klub. Kesetiaan mereka juga merupakan faktor nonteknis dalam pencapaian prestasi. Tetapi, hal-hal nonteknis itu sering juga ditunjukkan di luar lapangan. Tak heran bila mereka lalu diasosiasikan dengan kekuatan tertentu, seperti yang terjadi di Aceh.  Para pendukung  klub Sepak Bola populer di aceh,khusus nya banda aceh, dianggap sebagai salah satu kelompok massa yang berperan sentral  menaikkan popularitas dan memenangkan dua orang  calon  dari salah satu partai politik nasional dalam pemilihan calon anggota DPR DAN DPRA 2014 sampai 2019 . Terlepas dari latar belakang sesungguhnya peristiwa pada masa pemilu 2014 di provinsi aceh, kita diingatkan bahwa olahraga berpotensi dijadikan alat untuk kepentingan nonolahraga karena Pemilihan kepala daerah 2017 semakin dekat, diharapkan kepada semua insan yang berkecimpung dalam olahraga dan organisasi olahraga agar tidak mudah dimanfaatkan dan di iming imingi oleh para pelaku untuk kepentingan misi misi politik.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Penguatan Program Mandatori optimalisasi Tugas Dan Fungsi APKS PGRI, LKBH PGRI serta pengelolaan Keanggotaan dan Keuangan melalui PGRI, SLCC PGRI dan DKGI Organisasi

Penguatan Program Mandatori optimalisasi Tugas Dan Fungsi APKS PGRI, LKBH PGRI serta pengelolaan Keanggotaan dan Keuangan melalui PGRI, SLCC...